Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Jawa Timur menganggap putusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI yang memberi skorsing Persebaya tak boleh tampil di kompetisi non amatir PSSI selama dua tahun merupakan putusan yang tidak memiliki dasar hukum.

Menurut Ketua Pengda PSSI Jatim Dhimam Abror, kasus pemogokan sebuah tim sebetulnya sudah diatur dalam pasal 17 Peraturan Pertandingan Khusus (PPK) dan pasal 59 Peraturan Pertandingan Umum (PPU), bahwa sebuah tim yang melakukan pemogokan akan dikenai denda sebesar Rp 150 juta dan diwajibkan mengembalikan semua subsidi yang telah diterima. Jika syarat itu tak dipenuhi maka klub yang bersangkutan dikenai larangan bermain di kompetisi berikutnya.

Selain itu, pihaknya menilai sanksi komdis PSSI itu tidak hanya merugikan Persebaya, tetapi sekaligus merugikan sepakbola Jawa Timur. Putusan itu menutup kesempatan Persebaya berlaga di Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II selama dua tahun. Menurutnya, keputusan itu melanggar peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PSSI.

Untuk menyikapi kasus ini, tambah Abror, pihaknya akan melakukan protes atas pelanggaran yang dilakukan Komdis PSSI itu. Selain itu, Pengda PSSI Jatim juga akan melakukan langkah-langkah untuk persiapan Munaslub PSSI.