Keributan yang menjurus perbuatan anarkis, yang dilakukan pendukung Persija seusai babak final Liga Indonesia 2005, sungguh sangat disayangkan. Kalah-menang dalam pertandingan sepak bola merupakan hal yang biasa. Alangkah malangnya iklim sepak bola nasional apabila kekalahan sudah tidak diterima akal sehat.

Memang bila ditelisik lebih jauh ke belakang, keributan antara pendukung bukanlah barang baru dalam persepakbolaan nasional. Namun, keributan yang dilakukan pendukung klub- klub yang berlaga dalam putaran final 8 atau 12 besar Divisi Utama maupun sepanjang kompetisi Galatama, beberapa tahun lalu, tidaklah menyeramkan seperti yang terjadi pada kompetisi Liga Indonesia saat ini.

Lantas, kenapa saat ini para pendukung salah satu kesebelasan berkembang menjadi brutal dan beringas? Jawabnya, sepak bola Indonesia sudah terlalu jauh dibawa masuk ke arena politik praktis. Betapa tidak, jajaran pengurus klub-klub maupun perserikatan yang berlaga di Liga Indonesia, termasuk pejabat teras PSSI, adalah orang-orang yang berkecimpung dalam berbagai partai politik. Padahal sepak bola adalah entitas khusus.

Selain itu, klub-klub maupun perserikatan yang ikut Liga Indonesia selalu mengaitkan diri dengan pejabat di daerah, seperti bupati atau gubernur. Yang sangat menyedihkan adalah anggaran APBD, yang seharusnya digunakan seluruhnya untuk pemberdayaan masyarakat, berkurang karena adanya pos anggaran bagi ”pembinaan” perserikatan atau klub di daerah itu.

Bagaimana mengubah iklim sepak bola nasional menjadi kondusif dan atraktif? Jawabnya, visi dan misi PSSI harus diubah sesuai dengan iklim sepak bola internasional. Dengan demikian, struktur kepengurusan PSSI harus dibuat seramping mungkin dan diisi oleh orang- orang profesional di bidangnya. PSSI dan seluruh jajarannya hingga level terbawah, termasuk afiliasinya (klub dan perserikatan) harus dijauhkan dari orang- orang yang berkecimpung dalam partai politik.

Dengan terlibatnya orang- orang yang berkualitas dan profesional di bidangnya, PSSI secara langsung dapat menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan sepak bola nasional.

Aturan yang jelas dan dijalankan secara konsekuen serta sistem kompetisi yang baik, teratur, dan berjenjang adalah satu- satunya jalan bagi sepak bola nasional menuju pentas dunia.

Kita perlu menyambut baik dibentuknya Badan Liga Indonesia (BLI), sebuah badan otonom yang akan menjalankan roda kompetisi mendatang. Kita berharap eksistensi BLI bisa membawa perubahan, meski lingkungan luasnya belum ada tanda-tanda perubahan.

Tugas pertama yang harus dituntaskan oleh BLI adalah sistem kompetisi yang paling layak bagi negara seluas Indonesia. Adakah sistem kompetisi saat ini yang meniadakan degradasi bagi dua atau tiga tim terbawah akan dilanjutkan? Ataukah menata kembali sistem kompetisi Liga Indonesia, minimal sama, seperti yang dilakukan negara-negara maju di bidang sepak bola?

Setelah jelas format kompetisi yang akan dijalankan, adalah tugas BLI menyosialisasikan kepada publik dalam artian luas, termasuk berbagai perangkat aturan yang bila dilanggar akan memperoleh hukuman tegas.

Sebagai badan otonom, sungguh positif bila BLI juga menyusun aturan bagi terbukanya peluang investasi asing dalam klub-klub maupun perserikatan di Indonesia. Hal ini sangat menarik, di satu sisi BLI ikut menyukseskan program pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi.

Juga, dampak positif lainnya yang diperoleh adalah klub-klub dan perserikatan yang kepemilikannya sudah dikuasai oleh investor pastinya akan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yang menjunjung tinggi profesionalitas dan profit oriented.

Dengan tata kelola yang baik, klub-klub maupun perserikatan berkepentingan akan prestasi tinggi, pasokan pemain berkualitas, pelatih nomor wahid, dan iklim kompetisi sehat.

Syarat utama untuk masuknya investor untuk berinvestasi di klub dan perserikatan adalah konsistensi dan kepastian pelaksanaan kompetisi. Karena hanya dengan kepastian, semuanya bisa terukur dan terhitung secara akurat. Selain itu, perlu kiranya insan sepak bola Indonesia meminta kepada pemerintah insentif fiskal, dengan meniadakan pajak tontonan, juga kemudahan atau penghapusan biaya perizinan pertandingan.

Apabila klub dan perserikatan sudah diprivatisasi dengan masuknya investor lokal maupun asing, kita tidak akan lagi menemukan kompetisi Liga Indonesia tertunda karena adanya pilkada ini itu. Dan kecil kemungkinan terjadinya tindakan anarkis oleh pendukung sebuah klub maupun perserikatan, mengingat bila hal itu terjadi, tuan rumah akan kehilangan potensi pemasukan karena adanya aturan yang tegas soal itu.

Maka, kita boleh bermimpi pada suatu saat sepak bola Indonesia menoreh prestasi di pentas dunia. Kalau seperti sekarang, saya melarang pembaca untuk bermimpi, meski sedetik pun! 

(Lalu Mara Satria Wangsa, penggemar sepakbola)