Turut prihatin atas nasib yang dialami Persebaya Surabaya, Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Kesra siap membantu tim berjuluk Bajul Ijo itu agar terlepas dari hukuman selama dua tahun yang dijatuhi oleh Komdis PSSI.

Dukungan tersebut diungkapkan saat digelar rapat antara Komisi D DPRD Surabaya dengan pengurus Persebaya di gedung DPRD Surabaya, dengan pendapat dipimpin wakil ketua Komisi D Baktiono, lalu disusul Ketua Komisi D Ahmad Jabir.

Selain dua unsur pimpinan komisi ini, hearing yang berlangsung selama 1,5 jam ini juga dihadiri anggota komisi D Muhammad Aljas, Rusli Yusuf, Sugiono, Yuzuar Datuk dan Taroe Sasmito. Sementara dari Persebaya diwakili oleh ketua harian H Santo dan anggota bidang hukum Supriyadi.

Masalah skorsing memang menjadi banyak pertanyaan dari para anggota dewan. Sebagian besar berpendapat bahwa masalah pencabutan hukuman ini harus menjadi prioritas Persebaya saat ini, sebab sanksi itu terkait dengan masa depan Persebaya.

Selain masalah skorsing, komisi D juga meminta penjelasan resmi terkait dengan keputusan mundur yang dilakukan Persebaya di babak delapan lalu. Sebab, mundurnya Persebaya ini menjadi pertanyaan warga kota selama ini.

Sementara, H Santo menyangkal keras bahwa keputusan mundur itu berbau uang dan pihaknya memang sudah lama mendengar isu yang tak bertanggungjawab tersebut. Ia menyatakan, keputusan mundur yang diperintahkan oleh Bambang DH itu itu terbukti benar dengan munculnya kerusuhan di babak final.

Terkait dengan dukungan lobi dari anggota dewan, Santo menyatakan senang, pasalnya sejauh ini segala upaya sudah dilakukan Persebaya guna meringankan skorsing tersebut.