Kamis, 22 Desember 2005, adalah hari kematian sepak bola nasional. Kidung pralaya (kematian)-nya dikumandangkan sendiri oleh pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia saat mengumumkan pembebasan hukuman bagi Persebaya Surabaya. Ini sungguh sebuah langkah mundur yang dilakukan oleh sebuah institusi tertinggi cabang olahraga, yang jauh sebelum keputusan ini dibuat pun, tak lagi mempunyai wibawa.

Saat kasus Persebaya melejit di babak delapan besar Liga Indonesia 2005, masyarakat sepak bola sebenarnya sudah mulai memberi apresiasi bagi PSSI. Lewat komisi independennya, Komisi Disiplin, mereka menjatuhkan sanksi berat, dua tahun tak boleh aktif, kepada Persebaya, yang memang jelas-jelas telah menginjak-injak sportivitas dan fair play. Kala itu, dahaga keadilan tampaknya terpuaskan karena dengan tiba-tiba colong playu tinggal gelanggang, mundur dari babak delapan besar, Persebaya tidak saja merugikan puluhan ribu penonton yang sudah merogoh kocek membeli tiket, tapi juga menutup rapat peluang dua kesebelasan, PSIS Semarang dan PSM Makassar, untuk tampil di partai final. Sanksi dua tahun itu kemudian direduksi menjadi hanya tinggal 16 bulan oleh Komisi Banding. Sampai di sini, keputusan tampaknya final. Tetapi justru tidak. PSSI sengaja mengulur-ulur waktu dan menciptakan wacana-wacana untuk menciptakan ”celah bermain” dan tawar-menawar dengan Persebaya.

Sinyal-sinyal PSSI akan ikut campur dalam keputusan Komisi Disiplin dan Banding memang sudah terasa sejak lama. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan asas kemandirian komisi- komisi itu, seperti tertuang dalam Peraturan Pertandingan Umum PSSI Pasal 34 Ayat (2). Puncaknya, ketika mereka membentuk komisi ”akal-akalan”, Tim Lima, yang diketuai Ibnu Munzir. Pastilah bukan sebuah kebetulan tim ini dibentuk setelah pihak Persebaya melakukan pendekatan-pendekatan intensif minta pengampunan kepada pengurus-pengurus teras PSSI. Kala itu, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menyangkal jika pembentukan Tim Lima itu atas desakan Persebaya, atau pihak lain. Kini semuanya terungkap jelas, Sekjen PSSI berkata tidak jujur sebab yang diurus tim ini cuma the superteam Persebaya. Kasus yang menimpa tim lain, wassalam, hanya Tuhan yang tahu.

Barangkali memang di sinilah akar semua masalah mengapa sepak bola Indonesia tak pernah maju, dan tiap tahun justru mengalami kemunduran. Meski kompetisi selalu riuh, hasil pembangunan sepak bolanya nol besar. Sebab, alam sepak bola Indonesia ibarat rimba raya tanpa kepastian hukum. Yang berkuasa bisa bertindak semaunya sesuai dengan vested interest-nya. Tim-tim besar seperti Persebaya, yang punya akses dan sumber daya besar, bisa berbuat apa saja. Kalau kasus ini menimpa tim sekelas Persibom (Bolaang Mongondow), misalnya, dapat dipastikan PSSI tidak akan repot-repot membentuk Tim Lima segala.

Sementara di lain pihak, pengurus PSSI memang menciptakan peluang-peluang untuk tawar-menawar, dan inilah ciri-ciri sebuah negara atau institusi korup. Maka, tidak perlu heran jika saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara paling korup. Sebab, korupsi sendiri sudah menjadi satu dengan sistem penyelenggaraan negara. Dan, jika korupsi tiba-tiba dihilangkan sama sekali, roda penyelenggaraan negara justru macet. Sistem inilah yang terus dipertahankan oleh para koruptor. Hal sama berlaku di PSSI, sebuah ”Indonesia kecil” yang menggelar hajatan besar sepak bola. Sistem korup yang bisa dikutak-kutik seenaknya, sesuai dengan kepentingan oknum-oknum pengurusnya, dipelihara, bahkan kalau bisa dilestarikan.

Tanpa kepastian hukum, akhirnya memang tercermin di lapangan. Seorang ofisial klub bisa terang-terangan mengancam akan menghajar wasit Jimmy Napitupulu jika sang wasit memberi kartu kuning kepada pemain-pemain yang daftarnya sudah dituliskan di secarik kertas. Sampai saat ini, sang ofisial tak pernah mendapat sanksi apa pun dari PSSI. Walhasil, sepak bola Indonesia memang akhirnya menjadi bahan tertawaan oleh para pesaing. Di tingkat Asia Tenggara, kita kini cuma kelas anak bawang. SEA Games Filipina yang baru berlalu membuktikannya.

Saat tulisan ini dibuat, stasiun Metro TV menyiarkan berita kericuhan sepak bola di Banjarmasin yang melibatkan pemain- pemain tim nasional Indonesia U-17. Wasit dihajar, ditendangi, dan dihantam kepalanya dengan kursi. Demikianlah hasil ”pembinaan” penuh rekayasa yang dilakukan PSSI. Memang, inilah saatnya kita mengibarkan bendera setengah tiang untuk sepak bola Indonesia.

Penulis : Anton Sanjoyo, dimuat di Harian Kompas, Sabtu 24 Desember 2005