Sekretaris Umum Persebaya, Akhmad Munir menilai keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI yang melarang Persebaya bertanding di wilayah Jawa Timur (Jatim) dalam kompetisi resmi yang digelar PSSI selama satu tahun sebagai hal yang tidak proporsional dan terburu-buru.

Selain menghukum Persebaya, sidang Komdis PSSI juga menghukum bonekmania, suporter Persebaya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dengan tidak diperkenankan memasuki stadion manapun di seluruh Indonesia selama tiga tahun.

Persebaya terkena pasal 20 ayat 1 dan 4 juncto pasal 28 ayat 2 Peraturan Komdis sementara Bonekmania terkena hukuman berdasarkan pasal 51 Kode Disiplin AFC, dimana pada pasal tersebut jangka waktu hukuman bagi suporter yang melakukan kerusuhan dalam pertandingan sepakbola adalah antara enam bulan dan tiga tahun.

"Sebenarnya kami sudah minta penundaan sidang Komdis, karena masih mengumpulkan bukti-bukti dan data soal kerusuhan yang nantinya akan disampaikan ke sidang tersebut. Tapi Komdis tidak mengabulkan permohonan Persebaya dan langsung memutuskan sanksi," ujar Munir.

Menurut dia, keputusan melarang Persebaya bertanding di Jatim sangat tidak masuk akal, karena selama ini tim berjuluk "Green Force" itu mendapat alokasi dana dari APBD Kota Surabaya untuk mengikuti kompetisi nasional.

Bukan hanya Persebaya, sebagian besar klub di Indonesia yang mengikuti kompetisi sepakbola nasional juga didanai APBD. "Bagaimana mungkin Persebaya harus main di luar Surabaya dan Jatim, sementara dana operasionalnya dari APBD. Ini juga tidak signifikan dengan program PSSI bahwa sepakbola harus hidup di daerah," katanya.