Langkah itu bermaksud untuk menunjukkan keterbukaan atas program pengayaan nuklir Iran, kata para diplomat.

Republik Islam tersebut telah dikenakan sanksi terbatas PBB karena dicurigai "memperkaya uranium secara diam-diam untuk membuat bom atom", bukannya membuat pembangkit listrik.

Iran telah berikrar akan meneruskan programnya untuk memproduksi bahan bakar berskala industri, namun juga telah berjanji akan terus mematuhi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) selain menghimpun upaya diplomatik dalam percekcokannya dengan negara-negara Barat.

Teheran sudah mengundang utusan dari negara-negara Non-Blok yang mempunyai kaitan dengan IAEA, serta para pimpinan dari Kelompok-77, yang lebih luas, maupun dari Liga Arab, untuk mengunjungi Iran pada 2 hingga 6 Februari tahun ini.

"Mereka sudah dipersilakan mengunjungi instalasi nuklir kami, dari tanggal 2 hingga 6 Februari," kata seorang diplomat yang minta identitasnya tidak disebutkan, Selasa. Dia tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Seorang utusan Non-Blok di IAEA mengatakan undangan tersebut telah diterima.

"Akan menjadi publisitas bagi Iran --untuk menampilkan transparansi, dengan mengatakan, `Kami mengundang para duta besar, kami tunjukkan kepada mereka instalasi nuklir," kata utusan itu kepada Reuters.

Para anggota Non-Blok merupakan kelompok penting dalam dewan pengambilan keputusan di IAEA, yang beranggotakan 35 negara.

Melalui pemungutan suara, mereka dapat menentukan apakah proyek bantuan IAEA di Iran perlu dihentikan, tergantung atas temuan dan tinjauan ulang yang akan dilakukan para ahli IAEA saat melakukan tugas di Irak, Februari 2007.

Duta besar IAEA yang diundang antara lain dari Mesir, Kuba dan Malaysia yang merupakan suara berpengaruh di Non-Blok, tempat Iran juga menjadi salah satu anggota.

Mereka mengatakan isyarat Iran itu mencerminkan keinginan untuk mempertahankan solidaritas dari sebanyak mungkin negara dalam Non-Blok, yang memiliki 115 anggota, dalam pertikaian yang merebak dengan IAEA mengenai nasib proyek bantuan teknisnya di Iran setelah sanksi PBB. (kapanlagi.com)