"Siapa pun yang menolak (Smart Card) itu akan saya tindak," kata Nurdin kepada wartawan usai acara pembukaan seminar BLA-LIT seluruh Pengda PSSI di Jakarta, Kamis (15/02).

Menurut dia, jika ada yang menolak pemberlakuan program Smart Card sama saja dengan menolak untuk mematuhi program yang sudah diputuskan oleh Pengurus Harian PSSI.

Smart Card adalah salah satu program dari Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) PSSI, yang dibentuk melalui Keputusan Pengurus Pusat PSSI Nomor Kep/27/X/2006, dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Organisasi (PO) Nomor 04/PO-PSSI/X/2006.

Pemberlakuan program Smart Card bersinergi dengan program Data Base Management System, atau manajemen sistem data sepakbola Indonesia. Selanjutnya, menghimpun data-data mengenai para pelaku sepakbola nasional, baik di klub, Pengda, dan cabang-cabang.

Seperti dituangkan dalam SK pembentukan LIT yang diperkuat PO mengenai penjabaran fungsi-fungsi LIT, program Smart Card wajib diikuti oleh seluruh pelaku sepakbola di Indonesia, baik pemain, pengurus, wasit maupun pengawas pertandingan.

Untuk memperoleh Smart Card tersebut, para pelaku sepakbola diwajibkan membayar iuran untuk tiga tahunan yang besarnya bervariasi. Iuran terbesar ditetapkan pada pemain asing, yakni sebesar Rp10 juta, sementara untuk pemain lokal sebesar Rp3 juta.

Disinggung adanya keberatan sebagian besar pengelola klub Divisi Utama menyangkut Smart Card itu, Nurdin memahami hal itu dan kemungkinan besar untuk klub baru dapat sepenuhnya mengikuti program tersebut pada putaran kedua nanti. (kapanlagi.com)